Oleh : Guntur Aji Hidayatullah (Bendahara II PDPM Kota Yogyakarta)
“BAM sudah selesai. Lalu setelah ini kita mau ke mana?”
Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun justru di situlah letak tantangannya.
Baitul Arqam Madya (BAM) Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta baru saja usai. Bagi sebagian orang, BAM mungkin hanya tampak sebagai satu tahapan kaderisasi yang harus dilalui sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Namun bagi mereka yang benar-benar menghayatinya, BAM bukan sekadar soal kelulusan atau predikat kader madya.
BAM adalah kawah candradimuka. Tempat ideologi diasah, nalar kritis dipertajam, wawasan diperluas, dan komitmen kemanusiaan kembali diteguhkan.
Karena itu, setelah seluruh rangkaian selesai, pertanyaan yang paling penting bukan lagi, “Siapa yang lulus?” Melainkan, “Energi besar para kader ini akan dibawa ke mana?”
Jangan sampai kaderisasi hanya melahirkan kader yang kuat di ruang organisasi, tetapi kehilangan daya ketika kembali berhadapan dengan persoalan masyarakat. Sebab, kaderisasi sejatinya adalah bekal untuk melangkah lebih jauh, mengambil peran, dan menghadirkan manfaat di ruang-ruang kehidupan publik.
Di sinilah saya percaya, saatnya kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta berani keluar dari zona nyaman dan berdiaspora ke berbagai ruang pengabdian.
Politik sebagai Sajadah Dakwah di Kota Yogyakarta
Berbicara tentang politik di lingkungan Muhammadiyah tentu bukan perkara sederhana. Muhammadiyah secara kelembagaan memiliki prinsip independensi dan tidak menjadi bagian dari kepentingan partai politik tertentu. Prinsip tersebut penting untuk terus dijaga.
Namun, menjaga independensi organisasi bukan berarti kader Muhammadiyah harus alergi terhadap politik. Sebab, politik pada akhirnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Peraturan daerah, APBD, tata ruang kota, pendidikan, pelayanan publik, ekonomi kerakyatan, perlindungan kelompok rentan, hingga berbagai kebijakan pembangunan semuanya memiliki dimensi politik. Banyak keputusan yang menentukan wajah kota lahir dari proses politik dan kebijakan publik.
Kalau ruang politik sepenuhnya ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat, lalu siapa yang akan mengisinya?
Karena itu, bagi kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, politik perlu dilihat dengan perspektif yang lebih luas. Politik tidak semata-mata tentang kursi, jabatan, atau kontestasi elektoral. Politik juga dapat menjadi sajadah dakwah sebagai ruang untuk mengabdi, memperjuangkan gagasan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Tentu, tidak semua kader harus menjadi politisi. Namun, kader yang memiliki kapasitas, minat, dan keberanian untuk masuk ke dunia politik tidak perlu merasa bahwa dirinya sedang keluar dari jalan pengabdian. Justru di sanalah nilai-nilai kaderisasi diuji dalam situasi yang nyata.
Diaspora itu Menyebar, bukan Menyeragamkan
Kata kunci berikutnya adalah diaspora.
Saya membayangkan kader-kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tidak menumpuk di satu ruang saja. Tidak semuanya harus menjadi pengurus organisasi. Tidak semuanya harus menjadi politisi. Tidak pula semuanya harus berada di satu partai atau memiliki pilihan politik yang sama.
Biarkan kader menyebar.
Ada yang memilih jalan politik. Ada yang menjadi birokrat. Ada yang masuk dunia pendidikan, menjadi akademisi, pengusaha, profesional, jurnalis, aktivis masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, maupun mengambil jalan pengabdian lainnya.
Di situlah kekuatan diaspora kader.
Kita tidak perlu menyeragamkan pilihan. Yang perlu dijaga adalah nilai yang dibawa ketika kader berada di ruang masing-masing. Sebab pilihan medan pengabdian boleh berbeda, tetapi orientasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat semestinya tetap menjadi titik temu.
Bagi kader yang masuk ke partai politik, misalnya, tantangannya bukan sekadar bagaimana mendapatkan posisi. Lebih jauh dari itu, bagaimana membawa gagasan dan nilai yang diyakini ke dalam proses politik.
Bagi kader yang berada di lembaga penyelenggara pemilu, tantangannya adalah menjaga integritas dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan. Bagi kader yang berada di birokrasi, tantangannya adalah memastikan pelayanan publik tidak kehilangan orientasi kepada masyarakat.
Sementara bagi kader yang memilih berada di tengah masyarakat, tantangannya adalah terus menjadi bagian dari penyelesaian berbagai persoalan sosial yang ada.
Ruangnya boleh berbeda. Jalannya boleh berbeda. Bahkan pilihan politiknya pun boleh berbeda. Tetapi ada satu hal yang seharusnya tetap sama, yaitu orientasi untuk menghadirkan kemaslahatan.
Jangan Sampai Kader Kehilangan Jangkar Moral
Tantangan terbesar ketika kader masuk ke ruang publik, khususnya politik, bukan hanya soal bagaimana memenangkan kompetisi. Tantangan yang lebih berat justru bagaimana tetap memegang nilai ketika berhadapan dengan kepentingan.
Dunia politik memiliki godaan pragmatisme yang tidak kecil. Kader tidak boleh menjadi orang yang ketika belum mendapatkan jabatan berbicara tentang idealisme, tetapi setelah mendapatkan posisi justru melupakan nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan.
Di sinilah Al-Ma’un dan tauhid sosial harus menjadi jangkar.
Kaderisasi Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada kemampuan berbicara tentang Islam Berkemajuan. Nilai tersebut harus terlihat dalam tindakan nyata, seperti keberpihakan kepada masyarakat lemah, kepedulian terhadap persoalan sosial, keberanian menyampaikan kebenaran, serta kemampuan menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat.
Kita membutuhkan politik yang berkeadaban.
Politik yang boleh berbeda pendapat, tetapi tidak kehilangan adab. Politik yang boleh berkompetisi, tetapi tidak menghalalkan segala cara. Politik yang boleh memperjuangkan kepentingan, tetapi tidak mengorbankan kepentingan publik.
Dan di titik itulah alumni BAM memiliki pekerjaan rumah yang besar.
Setelah BAM, Saatnya Melompat
Menurut saya, keberhasilan BAM bukan hanya ketika seluruh peserta dinyatakan lulus. Keberhasilan BAM justru akan terlihat bertahun-tahun setelah kegiatan itu selesai.
Ketika ada kader yang berani mengambil tanggung jawab di tengah masyarakat. Ketika ada kader yang mampu menjadi pemimpin. Ketika ada kader yang masuk ke ruang-ruang pengambilan kebijakan dan tetap membawa nilai yang diyakininya. Ketika ada kader yang memilih jalan yang berbeda, tetapi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di situlah kaderisasi menemukan maknanya.
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentu memiliki tantangan untuk menjaga agar proses kaderisasi tidak berhenti pada kegiatan dan seremoni. Organisasi harus tetap menjadi rumah kaderisasi, rumah pembelajaran, sekaligus ruang yang memungkinkan kader tumbuh dan mengambil peran di berbagai lini kehidupan.
Tetapi setelah itu, kader harus berani melangkah.
Berani keluar dari ruang rapat. Berani masuk ke tengah masyarakat. Berani mengambil tanggung jawab. Termasuk berani masuk ke ruang politik jika memang itu menjadi jalan pengabdian yang dipilihnya.
Sebab kota ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang perubahan. Kota ini membutuhkan orang-orang yang bersedia mengerjakan perubahan.
Mungkin inilah saatnya kita melihat BAM bukan sebagai garis akhir dari sebuah proses kaderisasi, tetapi sebagai garis keberangkatan menuju medan pengabdian yang lebih luas.
Dari ruang BAM, kader kembali ke masyarakat. Dari proses kaderisasi, lahir keberanian untuk mengambil peran. Dan dari diaspora kader, semoga lahir lebih banyak kader-kader yang mampu memberikan manfaat bagi Yogyakarta.
BAM boleh selesai. Tetapi pengabdian tidak boleh berhenti.
Fashabiqul khairat!
